DAFTAR PERATURAN BIDANG LINGKUNGAN
AMDAL/IZIN LINGKUNGAN
- Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1999 Tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan
- Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Dicabut)
- Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- Peraturan Menteri LH No.13 Tahun 2010 Tentang UKL-UPL dan SPPL
- Peraturan Menteri LH No.5 Tahun 2012 Tentang Jenis Usaha dan atau Kegitan yang Wajib AMDAL
- Peraturan Menteri LH No.16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri LH No.17 Tahun 2012 Tentang Pedoman PKeterlibatan Masyarakat dlm Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan
- Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA
- KepKa Bapedal No.205 Tahun 1996 Tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak
- Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara; Lampiran
- Peraturan MenLH No.12 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
- Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air; Lampiran (Dicabut)
- Permenkes No.416/Men.Kes/PER/IX/1990 Tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air
PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
- Peraturan Pemerintah No.150 Tahun 2000 Tentang Pengendalian Kerusakan Lahan Untuk Produksi Biomassa
- Peraturan Pemerintah No.04 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan
LIMBAH B3
- Peraturan Pemerintah No.85 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- Peraturan Pemerintah No.74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
- Peraturan Pemerintah No.101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Dicabut)
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No.P.95/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 Tentang Perizinan Pengelolaan Limbah B3 Terintegrasi Dengan Izin Lingkungan Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN